MAGELANG – wartaintegritas.com — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia secara resmi membuka program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 15 hingga 19 April 2026.
Sebanyak 557 peserta yang terdiri atas pimpinan DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota hadir untuk mengikuti agenda yang akrab disebut sebagai “Retret Ketua DPRD” tersebut. Acara ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan visi legislatif daerah dengan arah kebijakan strategis pemerintah pusat.
Fokus pada Tantangan Global dan Nilai Kebangsaan
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, dalam pembukaannya menekankan bahwa pimpinan DPRD memiliki peran vital sebagai penjaga keseimbangan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional. Menurutnya, di tengah dunia yang makin dinamis, pemimpin daerah tidak boleh hanya terpaku pada urusan administratif.
”Perubahan global yang cepat menuntut pemimpin daerah untuk mampu membaca perkembangan geopolitik dan dampaknya terhadap daerah. DPRD adalah mitra strategis dalam memastikan kebijakan anggaran berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” ujar Ace.
Selama kegiatan, para peserta akan mendapatkan pembekalan intensif mengenai:
- Empat Konsensus Kebangsaan: Penguatan ideologi dan konstitusi.
- Analisis Dinamika Geopolitik: Membedah tantangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
- Paparan Program Strategis Nasional: Penjelasan langsung dari menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto terkait arah kebijakan pusat.
- Kolaborasi Tanpa Sekat: Pusat, Daerah, hingga Desa.
Hadir juga dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan terletak pada kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
”Diperlukan integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kami di Jawa Tengah pun menggandeng seluruh elemen dalam satu tim besar. Kolaborasi yang solid adalah kunci menyelesaikan persoalan daerah secara menyeluruh,” tegas Ahmad Luthfi.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut hadir memberikan tiga perspektif penting bagi pimpinan DPRD: pemahaman geopolitik, fokus pada program prioritas, dan pengelolaan pemerintahan yang efektif.
Wadah Jejaring Legislatif Nusantara
Selain sesi materi di dalam kelas, KPPD ini juga diisi dengan sesi ramah-tamah dan diskusi lintas daerah.
Agenda ini diharapkan mampu mempererat jejaring komunikasi antar-pimpinan legislatif di seluruh Nusantara, sehingga tercipta pertukaran gagasan dalam memajukan daerah masing-masing.
Pada waktu pembukaan acara tercatat 478 peserta telah berada di lokasi, sementara sisanya sedang dalam perjalanan menuju kompleks Akademi Militer untuk bergabung dalam agenda strategis ini.
Program ini diharapkan melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih tangguh, visioner, dan selaras dengan visi besar Indonesia Maju.
(Benyamin Hadinagoro)
