JAKARTA – wartaintegritas.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa media massa merupakan ujung tombak sekaligus pilar penting dalam memperkuat pembangunan HAM di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Pigai dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan HAM di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Pigai, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas pers sangat krusial untuk membangun peradaban yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta memperkuat praktik demokrasi.
“Tanpa melibatkan komunitas media, itu susah. Bagaimanapun pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan HAM di negara kita,” ujar Pigai.
Program Khusus: dari Kelas HAM hingga Penghargaan Jurnalistik
Sebagai langkah nyata, Kementerian HAM telah menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar para jurnalis guna memperdalam pemahaman dan publikasi terkait isu HAM:
- Kelas HAM untuk Jurnalis: Program edukasi khusus bagi wartawan di seluruh Indonesia untuk memperkuat basis ilmu pengetahuan mengenai hak asasi manusia.
- Kompetisi Karya Jurnalistik: Ajang apresiasi bagi karya yang mengangkat fakta penderitaan, upaya menghadirkan keadilan, hingga isu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- Anugerah Karya Jurnalistik: Penghargaan bagi jurnalis yang konsisten mendorong agenda pembangunan HAM nasional.
Pigai menekankan bahwa hubungan antara pemerintah dan media adalah simbiosis interdependensi. Meski tetap menjaga independensi masing-masing, keduanya harus saling melengkapi demi kepentingan publik.
Jurnalis sebagai Pembela HAM (Human Rights Defender)
Senada dengan Menteri HAM, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengingatkan kembali status penting profesi jurnalis. Ia menyebut bahwa Komnas HAM pernah menetapkan jurnalis sebagai bagian dari pembela HAM.
“Maknanya, wartawan adalah juga human rights defender. Tugas jurnalis dalam melaporkan pelanggaran HAM dan mengawasi kekuasaan merupakan kontribusi langsung dalam perlindungan hak manusia,” jelas Nezar.
Melalui sinergi ini, pemerintah berharap tercipta ruang dialog konstruktif yang mampu mendorong advokasi bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM.
(Suyito Basuki)
