KLATEN — wartaintegritas.com — Ribuan KPM PKH di Kabupaten Klaten resmi meninggalkan bantuan sosial pemerintah setelah dinyatakan lulus melalui graduasi mandiri. Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) secara resmi mengakhiri masa penerimaan bantuan negara dan dinyatakan lulus lewat prosesi wisuda graduasi mandiri di Graha Bung Karno, Selasa (30/6/2026).
Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ini memperlihatkan tren positif, di mana instrumen perlindungan sosial mampu dioptimalkan masyarakat sebagai batu pijakan untuk membangun ketahanan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Statistik Kelulusan KPM PKH Klaten (Tahap I 2026)
- Total Penerima Manfaat Aktif Tahap I: 54.555 KPM
- Jumlah KPM yang Lulus (Graduasi): 2.596 KPM
- Graduasi Mandiri (Inisiatif Sendiri): 992 KPM
- Graduasi Binaan Program Pemberdayaan (PPSE): 1.604 KPM
Dari total data kelulusan tersebut, sebanyak 992 keluarga dengan sukarela mengajukan graduasi mandiri. Faktor kesadaran karena merasa kondisi ekonomi keluarga telah pulih dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri menjadi alasan utama penonaktifan kepesertaan mereka.
Sementara itu, 1.604 keluarga lainnya dinyatakan lulus setelah berhasil mengembangkan lini usaha produktif pasca-menerima stimulus Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Modal Bansos yang Bermutasi Menjadi Sektor Produktif
Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, merefleksikan perjalanannya sebagai penerima manfaat PKH sejak tahun 2013. Dana proteksi sosial yang ia terima secara berkala tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan dikelola secara ketat demi pendidikan anak serta modal awal merintis usaha jamu keliling.
”Alhamdulillah, saat ini ekonomi kami sudah stabil dan berkecukupan. Saya memberanikan diri untuk keluar dari PKH agar kuota bantuan ini bisa dialihkan pemerintah kepada warga lain yang kondisinya jauh lebih membutuhkan,” ujar Sri Giatmi.
Sinergitas Lintas Sektor Tekan Angka Kemiskinan Makro
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir memantau jalannya wisuda menegaskan bahwa momentum graduasi massal ini merupakan pembuktian empiris keberhasilan program.
Menurutnya, pemutusan rantai kemiskinan tidak bisa bertumpu pada kebijakan satu arah saja, melainkan membutuhkan skema integratif multi-pihak.
”Sinergi terpadu antara pusat, daerah, korporasi, dan pemangku kepentingan terbukti efektif melakukan intervensi kemiskinan ekstrem. Di skala regional, model ‘pengeroyokan’ program pemberdayaan ini berkontribusi menurunkan persentase kemiskinan Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada akhir 2025,” papar Luthfi.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menggarisbawahi bahwa kunci dari akselerasi pemulihan ekonomi prasejahtera terletak pada keterbukaan dan validitas data kemiskinan yang dinamis. Pemutakhiran berkala memastikan alokasi APBN dapat menyasar klaster masyarakat yang tepat.
Menutup rangkaian acara, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memaparkan capaian indikator makro wilayahnya. Pada tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar 1,04 persen, yakni dari 12,04 persen bergeser ke angka 11 persen. Kendati demikian, Hamenang mengakui masih ada sekitar 129.680 jiwa prasejahtera yang menjadi target pemberdayaan ke depan.
”Wisuda graduasi ini diharapkan menyebarkan dorongan psikologis dan optimisme baru bagi KPM lain yang masih aktif. Dari semula berstatus sebagai penerima stimulus sosial, bertransformasi memiliki mentalitas berdaya untuk meraih taraf hidup yang jauh lebih sejahtera,” tutup Hamenang.
(Benyamin Hadinagara)
