Musyawarah PMI Kabupaten Semarang 2026-2031, Moh.Taufik Terpilih Jadi Ketua

Berita237 Dilihat

KAB.SEMARANG – wartaintegritas.com – Musyawarah Palang Merah Indonesia (PMI) Kab Semarang digelar di Aula Rumah Kemasan, kompleks Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Lopait, Kec. Tuntang pada Sabtu (07/02/2026) kemarin.

Agenda utama musyawarah adalah memilih ketua. Terpilih sebagai Ketua PMI Kab. Semarang masa bakti 2026-2031 yakni Moh. Taufik, yang juga mantan Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Bencana PMI periode sebelumnya. Dalam pemilihan itu, Taufik berhasil mendulang 20 suara dukungan dari 21 suara yang berhak memilih.

Ketua PMI Kab. Semarang Moh. Taufik menyampaikan bahwa amanah ini akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan akan fokus pada bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat sesuai arahan Bupati Semarang. Untuk besarannya akan dimaksimalkan lagi agar lebih bermanfaat bagi yang benar-benar membutuhkan.

“Kami siap untuk melaksanakan amanah ini dengan sungguh-sungguh. Dan akan fokus pada bantuan sosial masyarakat sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Bupati Semarang,” ujar Moh. Taufik, yang juga mantan Camat Bandungan.

Sebelumnya, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, S.H., M.H. di sela membuka musyawarah menyampaikan bahwa pihaknya meminta pengurus terpilih untuk mengutamakan program yang realistis. Utamanya, bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“PMI harus tampil di depan jika ada bencana bersama BPBD dan instansi lainnya. Bahkan, kerja sama dengan Pemkab Semarang, DPRD, dan pihak swasta harus dioptimalkan agar kinerja PMI makin baik. Selain itu, pelayanan Klinik PMI untuk warga yang membutuhkan lewat program BPJS. PMI juga diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan guna mendukung pemanfaatan dana jaminan kesehatan dari APBD. Tahun ini, sudah dianggarkan Rp6 Miliar di APBD untuk program BPJS,” jelas H. Ngesti Nugraha.

Sementara itu perwakilan PMI Jateng, Prof. Adji Samekto menyatakan, pihaknya mengingatkan agar Ketua dan pengurus PMI yang baru, nantinya untuk lebih cermat dalam menentukan program kegiatan. Pasalnya, tuntutan masyarakat makin kritis terhadap kinerja badan publik.

“Untuk itu, laksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika salah menempatkan program, maka akan bisa menjadi viral. Sebab masyarakat sekarang punya kedaulatan pribadi lewat media sosial,” tandasnya.

(Heru Santoso)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *