KLATEN — wartaintegritas.com — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Klaten meluncurkan program penguatan layanan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Bekerja sama dengan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta di bawah Kementerian Sosial RI, kegiatan ini mengedepankan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas dan lansia produktif.
Kegiatan yang digelar di Aula Kecamatan Pedan pada Senin (4/5/2026) ini menghadirkan sekitar dua puluh perwakilan kelompok rentan beserta pendamping dan perangkat desa. Program ini dirancang untuk menjembatani akses layanan sosial langsung dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial kepada masyarakat bawah.
Fokus pada Kemandirian Ekonomi
Kepala Dinsos P3AKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menegaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah transformasi kelompok rentan dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi produktif. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang masuk dalam kriteria desil satu sampai lima akan mendapatkan perhatian khusus melalui skema pemberdayaan terpadu.
”Kami ingin mewujudkan kemandirian dari kelompok rentan agar bisa meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarganya. Setelah melalui proses asesmen, mereka akan diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kondisi dan minat mereka,” ujar Puspo.
Lebih lanjut, Puspo menambahkan bahwa program ini tidak hanya berhenti pada pelatihan semata. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan permodalan berupa peralatan kerja bagi para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan.
Sinergi Asesmen dan Pendampingan
Kehadiran Sentra Terpadu Soeharso Solo dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah berupa keahlian medis dan rehabilitasi. Tim gabungan dari Dinsos maupun dari Sentra Soeharso melakukan asesmen mendalam untuk menentukan jenis intervensi yang paling tepat bagi setiap individu.
Selain kelompok rentan, pelatihan ini juga diikuti oleh 75 peserta yang terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan kader Puskesos. Mereka dibekali kemampuan untuk melakukan deteksi dini gangguan mobilitas serta pemahaman mengenai akses layanan alat bantu seperti kaki palsu dan kursi roda.
“Dengan adanya pendampingan asesmen ini, kami berharap bantuan modal kerja yang diberikan nantinya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan alat yang dibutuhkan untuk produktivitas mereka sehari-hari,” tambah Puspo.
Melalui integrasi layanan antara pemerintah kabupaten dan kementerian pusat ini, Kabupaten Klaten optimis dapat menekan angka ketergantungan sosial dan mendorong terciptanya ekosistem masyarakat inklusif yang mandiri dan berdaya saing.
(Benyamin Hadinagara)
