KLATEN — wartaintegritas.com — – Momentum percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal terus digelorakan. Bertempat di Balai Desa Ponggok, sejumlah pemangku kepentingan berkumpul dalam acara Sarasehan Percepatan Menuju Desa Tematik untuk merumuskan sinergi ekonomi desa yang lebih mandiri, Sabtu (2/5/2026).
Investasi Jangka Panjang untuk Desa Mandiri.
Hadir sebagai narasumber utama, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Komisi VII, M. Hatta, menekankan bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini difokuskan pada investasi jangka panjang bagi desa. Meskipun terdapat penyesuaian alokasi Dana Desa karena dialokasikan untuk program investasi, hal ini dipandang sebagai langkah strategis agar desa bisa mandiri secara finansial dalam 5 hingga 6 tahun ke depan.
”Pembangunan desa yang terencana adalah kunci mencapai visi Indonesia Emas 2045, mengingat 80% penduduk Indonesia berada di desa,” ujar M. Hatta di hadapan para peserta sarasehan.
Ia menargetkan pada tahun 2032, desa-desa di Indonesia, khususnya di Klaten, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat, melainkan mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui pengelolaan potensi lokal yang kreatif.
BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai Motor Ekonomi
Dalam Sarasehan tersebut, M. Hatta mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih sebagai dua pilar utama ekonomi:
- BUMDes sebagai Hub UMKM: Berperan menampung produk UMKM lokal agar memiliki daya saing yang lebih kuat dan standar pasar yang tinggi.
- Koperasi Merah Putih: Dirancang terkoneksi secara nasional untuk memudahkan distribusi dan promosi produk desa secara digital maupun personal.
Keberhasilan Desa Ponggok dalam mengelola aset pariwisata air dijadikan prototipe bagi desa lain untuk mengembangkan tema uniknya masing-masing, baik di bidang pertanian, industri kreatif, maupun digital.
Menjawab Persoalan SK Pendamping Desa
Acara ini juga menjadi ajang dialog interaktif bagi para pendamping desa. Menanggapi keresahan terkait status Surat Keputusan (SK) dan keberlanjutan tugas, M. Hatta memberikan kepastian bahwa proses evaluasi dan penerbitan SK baru tetap berjalan di tingkat pusat.
”Komunikasi jangan sampai putus. Saya berkomitmen mengusulkan kembali pendamping yang berpotensi dan teruji untuk terus berkontribusi membangun daerahnya,” tegas Hatta menjawab kekhawatiran para peserta pendamping desa
Sinergi Lintas Sektor
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting yang menekankan pentingnya kolaborasi total atau konsep “nyekrup”.
Hartono (biasa dengan panggilan Pak Dandut) Anggota DPRD Kabupaten Klaten menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Sedangkan
H. Junaidi M., S.H.(Ketua APDESI) menekankan keberanian inovasi kepala desa dalam koridor hukum, dan Sri Mulyo (Ketua PPDI) mengungkapkan pentingnya fokus pada peningkatan kapasitas perangkat desa sebagai ujung tombak kebijakan.
Sarasehan yang dipandu oleh moderator Agung ini ditutup dengan komitmen kuat untuk memperkuat jejaring komunikasi antara lembaga legislatif dan perangkat desa. Dengan paradigma baru ini, desa diharapkan bukan lagi sekadar penerima bantuan, melainkan entitas ekonomi yang berdaya, sejahtera, dan menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan bangsa.
(Benyamin Hadinagara)
