SURAKARTA – wartaintegritas.com – Di tengah situasi bangsa yang kian diwarnai polarisasi, sebuah langkah nyata lahir dari jantung Kota Surakarta. Dua lembaga kemanusiaan, Yayasan Perdamaian Lintas Agama dan Golongan (YPLAG) serta Muria Damai Sentosa Indonesia (MDSI), menggelar forum krusial bertajuk Roundtable Dialog di Sekretariat Bersama, Kepatihan, Surakarta, Sabtu (30/5/2026).
Dipandu oleh Pdt. Paulus Hartono, diskusi ini mempertemukan budayawan, akademisi, pemuka agama, hingga praktisi kemanusiaan untuk merekonstruksi kearifan lokal demi merajut kembali transformasi damai di Indonesia.
Dalam pengantarnya, Pdt. Paulus Hartono mengungkapkan impian besar untuk menghapus stigma lama Solo sebagai kota “sumbu pendek”. Ia menggagas berdirinya Solo Peacebuilding Institute (SPI) atau Sekolah Perdamaian Indonesia, sebuah konsorsium mandiri yang dirancang untuk melahirkan agen-agen perdamaian di tingkat akar rumput.
Merawat Harmoni Lewat Budaya dan Komunikasi
Budayawan Solo, KGPH Dipokusumo atau yang akrab disebut sebagai Gusti Dipo, mengingatkan bahwa Nusantara memiliki modal budaya yang kuat untuk meredam konflik. Menolak dogma barat “Si vis pacem para bellum” atau yang berarti jika ingin damai bersiaplah perang, dan menggantinya dengan filosofi lokal: “Si vis pacem para caritatem”—jika mendambakan perdamaian, maka tempuhlah dengan jalan cinta kasih demi terwujudnya hidup yang tentrem ayem.
Namun, realitas di lapangan tidak selalu linier. Drs. Alvonsus Aryo Salugu, M.M., seorang pemerhati sosial, menyoroti bahwa gesekan sering terjadi karena aspirasi masyarakat adat kerap tersumbat sehingga ia mempertanyakan polarisasi yang dipaksakan pada masyarakat Solo yang multikultural.
Menjawab tantangan tersebut, Soemartono, tokoh etnis Tionghoa sekaligus pimpinan PMI Surakarta, menegaskan bahwa perdamaian harus diwujudkan dengan kerja nyata dan komunikasi cepat. Ia menceritakan pengalaman hidupnya melewati masa-masa kerusuhan di Solo, serta bagaimana dengan cepat erkolaborasi dengan berbagai pihak berupaya meredam konflik-konflik yang meletup. ia juga mengupayakan kerja kemanusiaan melalui perwujudan kemandirian PMI Solo yang mengelola berbagai layanan tanpa batas suku dan agama, termasuk merehabilitasi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) telantar melalui Griya PMI Peduli.
Sudut Pandang Lintas Iman dan Moderasi
Dialog semakin kaya saat memasuki perspektif agama. Ir. H. Almunawar, M.Si. dari NU Surakarta menekankan bahwa esensi Islam adalah menebar kasih sayang dan perdamaian yang terkandung dalam salam dan juga teks-teks kitab suci. Ia menyebut ada tiga hal yang penting dalam ajaran Islam yaitu mengajak orang untuk bersedekah, berbuat baik dan mendamaikan atau mengislahkan.
Sementara itu, Pdt. Bambang Mulyatno menyampaikan bahwa agama pada dasarnya mempunyai peran yang ambivalen; ia bisa menjadi sumber konflik, namun di sisi lain bisa mendukung perdamaian. Beliau kemudian memaparkan sumber-sumber teks Kristen yang berbicara tentang perdamaian, ajaran-ajaran serta praktik kasih sayang, termasuk seruan etis untuk mengupayakan kesejahteraan kota tempat umat tinggal.
Dukungan serupa datang dari Kepala Kankemenag Kota Surakarta, H. Ahmad Ulin Nur Hafsun, S.Th.I., M.Pd.I., yang menyampaikan konsep “Pohon Harmoni”. Beliau berharap ruang dialog interreligius seperti ini tidak hanya berhenti di tingkat elit, melainkan membumi hingga ke tingkat RT (Rukun Tetangga) demi menjaga keharmonisan yang berkelanjutan. Harapan ini diperkuat oleh Pak Kartino dari penghayat Saptadarma yang mengingatkan ajaran luhur Waras 7 mengenai kasih sayang universal tanpa memandang sekat agama dan ras, ditutup dengan seloroh khasnya: “Salam Waras! Warga rukun agawe sentosa. Sing ora gelem rukun, berarti ora waras.”
Sintesis: Gagasan SPI yang Dinantikan
Di penghujung forum, Pdt.Iwan Firman, salah satu peserta dari MDSI, menyampaikan bahwa gagasan SPI (Sekolah Perdamaian Indonesia/Solo Peacebuilding Institute) ini sangat perlu dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, Kota Solo telah memiliki seluruh sumber daya yang dibutuhkan, baik dari segi tenaga ahli maupun rekam jejak pengalaman dalam mentransformasi konflik.
SPI diproyeksikan menjadi lembaga edukasi perdamaian yang kokoh karena berbasis pada nilai-nilai budaya, teks suci dan tradisi agama, kepercayaan lokal, serta gerakan kemanusiaan nyata yang didukung oleh teori-teori sosial mengenai perdamaian. Konsorsium ini nantinya akan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, Jaringan Lintas Agama dan Kepercayaan, komunitas seni dan budaya, hingga akademisi. Adapun sasarannya berfokus langsung pada penggerak lini depan seperti guru agama, pelajar, aktivis pemuda lintas agama, Karang Taruna hingga aktivis gerakan mahasiswa.
Usai acara ditutup, antusiasme para peserta terhadap masa depan SPI terlihat jelas. Gagasan ini tidak berhenti di dalam ruangan, melainkan terus diperbincangkan dengan hangat oleh para peserta meski sudah mulai berjalan meninggalkan gedung pertemuan.
(Iwan Firman Widiyanto)
