KLATEN, — wartaintegritas.com — – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten resmi menggulirkan program roadshow tahunan “Sambung Rasa” untuk Tahun Anggaran 2026. Istimewanya, Desa Pesu yang terletak di Kecamatan Wedi dipilih sebagai lokasi perdana atau pembuka dari rangkaian safari dinas ini, skan berlansung sampai di 26 kecamatan.
Acara yang berlangsung dinamis dihadiri langsung oleh Bupati Klaten dan jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten pada Jumat (5/6/2026).
Kehadiran para pejabat disambut hangat oleh warga Desa Pesu dengan berbagai penampilan potensi kreasi lokal, mulai dari seni karawitan, musik angklung, hingga paduan suara.
”Sambung Rasa ini adalah ruang bagi kami, pemerintah daerah, untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat. Kami ingin mendengar langsung aspirasi, sekaligus mendekatkan para pemangku kebijakan dengan warga di wilayah,” ujar Mas Hamenang dalam sambutannya.
Selain membawa program bantuan sosial (sembako, alat sekolah, dan BPJS Ketenagakerjaan) serta pelayanan jemput bola (Disdukcapil, Dinkes, Disnaker), Pemkab Klaten membawa angin segar terkait realisasi infrastruktur di kawasan Kecamatan Wedi, khususnya Desa Pesu.
Kabar Baik: Jembatan Gempol 1 & 4 Mulai Digarap
Merespons aspirasi dari Kepala Desa Pesu, Budiartono, mengenai kebutuhan pembenahan infrastruktur, Pemkab Klaten memastikan tiga proyek fisik penting akan berjalan di tahun 2026 ini:
- Jembatan Gempol 1: Material bangunan sudah mulai diturunkan (drop material). Proses pelaksanaan fisik ditargetkan akan dimulai pada pekan depan.
- Jembatan Gempol 4: Saat ini sudah masuk dalam tahap persiapan drop material.
- Jalan Gempol–Pungsari: Saat ini sedang dalam proses lelang dan diharapkan sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan depan.
”Kami sadar belum semua aspirasi bisa dieksekusi secara instan karena terikat aturan dan anggaran. Namun, kami berkomitmen untuk menanganinya satu per satu. Target kami, jembatan-jembatan ini bisa selesai menjelang akhir tahun,” tambah Bupati Klaten.
Sisi Lain: Jembatan Balong Kritis dan Kerap Picu Banjir
Namun, di tengah euforia dimulainya proyek Jembatan Gempol, Pemerintah Desa Pesu menyelipkan desakan krusial terkait infrastruktur lain yang dinilai sudah dalam kondisi “darurat”, yakni Jembatan Balong.
Jembatan protokol kabupaten yang menjadi urat nadi penghubung antara Desa Pesu (Kecamatan Wedi) dan Desa Kragilan (Kecamatan Gantiwarno) tersebut kini berada dalam kondisi kritis. Struktur bangunan kuno peninggalan era kolonial Belanda itu dituding menjadi biang kerok banjir tahunan yang merendam pemukiman warga.
Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pesu, Adi Susanto, menyatakan bahwa urgensi perbaikan Jembatan Balong sudah tidak bisa ditunda lagi. Masalah utama terletak pada pilar atau tiang penyangga jembatan di bagian tengah sungai yang berukuran sangat besar khas arsitektur Belanda.
”Tiang penyangga di tengah sungai itu sangat besar. Setiap kali air tinggi, tiang tersebut menyumbat dan menampung tumpukan eceng gondok serta ranting-ranting pohon yang terbawa arus. Akibat sumbatan ini, air meluap dan memicu banjir besar, seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu,” ujar Adi Susanto saat memberikan keterangan pada awak media.
Selain memicu banjir, kapasitas jembatan yang sempit dengan panjang sekitar 7 meter dan lebar hanya 2,5 meter membuat kendaraan roda empat dari arah berlawanan tidak dapat melintas bersamaan. Salah satu mobil harus mengalah dan berhenti di ujung jembatan.
Beban Swadaya Warga yang Terus Berulang
Adi Susanto, yang juga merupakan warga terdampak langsung di RT 07/RW 04, Dukuh Tegal Mawen, memaparkan besarnya beban sosial dan material yang harus ditanggung masyarakat sekitar akibat belum direnovasinya jembatan tersebut.
“Hampir setiap musim hujan, kami harus kerja bakti membersihkan eceng gondok. Meskipun sistemnya gotong royong, biaya operasional swadaya yang dikeluarkan warga juga tidak sedikit, bisa habis lebih dari lima ratus ribu rupiah setiap kali aksi untuk konsumsi dan alat. Jika aktivitas pembersihan ini dinilai dengan upah tenaga kerja komersial, nilainya bisa mencapai lebih dari lima juta rupiah,” beber Adi.
Pihak Pemerintah Desa Pesu bersama Pemerintah Desa Kragilan mengaku sebenarnya telah berulang kali memperjuangkan aspirasi ini melalui perwakilan di DPRD serta mengusulkannya secara berkala ke tingkat kabupaten hingga provinsi selama beberapa tahun terakhir. Namun, hingga saat ini usulan tersebut selalu menemui jalan buntu.
Melalui momentum Sambung Rasa 2026 ini, Pemdes Pesu di bawah pimpinan Kepala Desa Budiartono, sangat berharap Pemkab Klaten memberikan perhatian prioritas pada Jembatan Balong ini, mengingat dampaknya yang langsung bersentuhan dengan potensi kebencanaan dan urat nadi transportasi harian masyarakat antarkecamatan.
(Benyamin Hadinagara)
